Lampung akan peroleh 100 unit mobil internet

Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring (FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra )

Bandarlampung (ANTARA News) - Provinsi Lampung akan menerima sebanyak 100 unit kendaraan atau mobil yang mendukung akses internet guna menunjang dan mempermudah masyarakat daerah itu mendapatkan informasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan di Bandarlampung Minggu, sebanyak 100 unit mobil internet telah dipersiapkan untuk mempermudah akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

Menurut dia, bantuan mobil pusat pelayanan internet keliling itu merupakan program dari Kementerian Kominfo, dan semua daerah di Indonesia akan mendapatkan bantuan tersebut.

"Soal jumlah pastinya saya lupa, tetapi yang jelas ada sekitar ratusan unit untuk Provinsi Lampung yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang masih ada di lingkungan perdesaan," kata dia.

Dia menjelaskan, mobil pusat pelayanan internet keliling itu merupakan mobil yang dilengkapi fasilitas internet seperti server, televisi, telepon, dan komputer.

Mobil itu diperuntukkan bagi daerah yang belum bisa atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet.

"Mobil-mobil berjenis Izusu Panther atau Inova tersebut akan dimodifikasi sedemikian hingga agar dapat dimanfaatkan guna mengakses internet dalam pencarian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di daerah-daerah terbatas akses internet," katanya.

Ia berharap keberadaan mobil internet dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan peruntukkannya dapat disesuaikan dengan daerah-daerah tersebut sehingga pemanfaatannya dapat merata bagi daerah terpencil.

Menkominfo juga mengatakan bahwa realisasi program desa berdering untuk wilayah Sumatera secara nasional akan selesai akhir 2011.

"Dari 72 ribu desa se-Indonesia, yang sudah terlaksana program itu teralisasi sebanyak 32.800 desa, sisanya, akan terselesaikan pada akhir 2011 mendatang," kata dia.

Menurutnya, program tersebut selain melibatkan unsur pemerintah juga melibatkan unsur swasta. Bagi wilayah Sumatera relatif tidak ada masalah, hanya saja seperti wilayah Papua belum bisa terselesaikan pada akhir 2011.

"Banyak kendala untuk wilayah itu seperti faktor cuaca dan jarak tempuh antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya sangat jauh," imbuh dia.

Namun demikian, pihaknya optimistis, program desa berdering untuk wilayah tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Selain program desa berdering, kementerian itu juga akan merealisasikan desa sadar internet, yakni satu program seluruh perdesaan di Indonesia dapat mengakses internet sehat.

"Ada 5.784 desa yang menjadi bidikan pemerintah sejak 2010 lalu, dan sudah teralisasi 5.300 desa yang mengakses internet," ujar dia. (ANT-050/A035)



• ANTARAnews

READ MORE - Lampung akan peroleh 100 unit mobil internet

Kemenkominfo bentuk relawan TIK percepat penetrasi internet

ilustrasi Perusahaan internet (ANTARA News/Lukisatrio)

Surabaya (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membentuk relawan teknologi informasi komunikasi (TIK) di seluruh provinsi untuk mendukung program percepatan penetrasi internet di masyarakat.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Kementerian Kominfo, Mariam F Barata, kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan bahwa hingga tahun 2015, pengguna internet ditargetkan sudah mencapai 50 persen dari total populasi penduduk.

"Saat ini, jumlah pengguna internet baru sekitar 45 juta orang atau 14 persen dari populasi, baik yang mengakses melalui komputer maupun telepon seluler pintar (smartphone)," katanya di sela-sela sosialisasi pembentukan relawan teknologi informasi komunikasi (TIK).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi "World Summit on Information Society" (WSIS) pada tahun 2003.

Dalam deklarasi WSIS disebutkan bahwa hingga tahun 2015, sebanyak 50 persen penduduk dunia harus memiliki akses terhadap informasi (dalam hal ini akses internet).

"Untuk mempercepat penetrasi internet di masyarakat, Kominfo tidak bisa bekerja sendirian. Pembentukan relawan TIK menjadi salah satu upaya untuk mendukung target itu, dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat," kata Mariam.

Ia menambahkan, sebanyak delapan provinsi sudah siap membentuk relawan TIK pada tahun ini, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

"Sementara ini baru delapan provinsi yang sudah siap membentuk relawan TIK. Secara bertahap provinsi lainnya juga akan menyusul hingga nantinya dibentuk di tingkat kabupaten/kota," tambah Mariam.

Menurut ia, rencana pembentukan relawan TIK sudah dimulai sejak dua tahun lalu, tetapi baru bisa direalisasikan pada 2011.

Relawan TIK akan bertugas membantu pemerintah untuk menyosialisasikan program penggunaan akses informasi (internet), sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui informasi, edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi.

Mariam Barata menambahkan, pemerintah membagi tiga tahapan dalam pencapaian TIK, yakni periode 2011-2012 sebagai langkah awal menuju "Indonesia Connected".

Periode 2013-2014 menargetkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang informatif dan sadar terhadap pemanfaatan akses internet.

"Selanjutnya pada periode 2015-2019, masyarakat Indonesia ditargetkan sudah sangat intensif dalam penggunaan internet," tambah Mariam.

Saat ini, pemerintah melalui BUMN PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sedang menyelesaikan pembangunan kabel serat optik proyek "Nusantara Super Highway" sepanjang lebih dari 47.099 kilometer.

Jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Sumatera hingga Papua itu, ditargetkan selesai pada 2014.(T.D010/B012)



• ANTARAnews

READ MORE - Kemenkominfo bentuk relawan TIK percepat penetrasi internet

Panggil RIM, Kominfo Lontarkan Isu Pabrik BlackBerry

Pabrik RIM di Malaysia (rim)

Jakarta - Pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Research In Motion (RIM) dijadwalkan bakal terjadi minggu ini. Topik tambahan yang akan dilontarkan pada pertemuan tersebut adalah untuk mengklarifikasi soal pabrik BlackBerry yang baru saja dibangun di Malaysia.

Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan dan produsen BlackBerry itu pun dikatakan telah memberi konfirmasi kedatangannya.

Pembangunan pabrik BlackBerry memang tengah menjadi isu panas yang mendera produsen smartphone itu di Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan RIM yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai pusat produksi BlackBerry untuk kawasan Asia.

"Mengecewakan. Meski keputusan tetap di tangan RIM, namun jumlah pengguna di sini yang cukup banyak harusnya jadi pertimbangan," keluh anggota BRTI Heru Sutadi, beberapa waktu lalu.

Namun apa daya, palu sudah diketuk dan perusahaan asal Kanada itu telah memutuskan untuk membangun pabrik pembuatan BlackBerry di Penang, Malaysia. Negeri Jiran dianggap sebagai tempat yang pas untuk memperkuat pangsa pasar RIM di Asia, termasuk Indonesia.

Padahal, Indonesia merupakan basis pengguna BlackBerry terbesar di wilayah Asia Tenggara dengan angka lebih dari tiga juta pelanggan. Angka ini diyakini masih akan terus bertambah seiring gencarnya aktivitas pemasaran RIM bersama mitra-mitranya. Indonesia sendiri memiliki pasar seluler dengan angka lebih dari 180 juta pelanggan.

"Ya, dalam pertemuan di minggu ini, kami sekalian minta klarifikasi mereka (RIM-red.) soal pabrik BlackBerru di Penang, Malaysia. Nanti akan kita lihat kemungkinannya," tukas Gatot.

Selain soal pabrik BlackBerry, Kominfo-RIM sejatinya sudah ada tiga pokok bahasan yang harus diselesaikan segera. Tiga hal tersebut yakni terkait rencana pembangunan server BlackBerry di Indonesia, fasilitasi akses lawful interception (penyadapan) bagi penegak hukum, serta komitmen RIM untuk membangun sekitar 40 layanan purna jual alias BlackBerry Authorized Customer Care Center.

"Namun minggu ini bukan deadline-nya. Lebih kepada update posisi, sudah sejauh apa progres yang telah dilakukan RIM. Hal ini wajar karena kita belum sempat ketemu lagi," pungkas Gatot kepada detikINET, Senin (12/9/2011).( ash / fyk ) 


• detikInet

READ MORE - Panggil RIM, Kominfo Lontarkan Isu Pabrik BlackBerry

Kominfo: Lebaran, Hindari Broadcast Message!

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau masyarakat agar efisien dalam memanfaatkan layanan telekomunikasi untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya dengan meminimalisir mengirimkan pesan masal alias broadcast message.



Kepala Humas dan Pusat Informasi Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan, setiap orang memang berhak untuk saling bertelekomunikasi, namun disarankan untuk dapat menggunakan layanan telekomunikasi secara efisien.



"Jika jaringan yang digunakan sedang penuh, baik itu di sisi pengguna maupun lawan bicara, disarankan untuk menunggu beberapa saat sebelum mencoba menghubungi lagi guna menghindari jaringan menjadi overload," kata Gatot dalam keterangannya, Minggu (28/87/2011).



Selain itu, dalam mengirimkan SMS ucapan Selamat Hari Raya hendaknya tidak dilakukan secara broadcast ke semua handai taulan, kerabat maupun relasi, namun sebaiknya bertahap.



"Sebab antrean di SMS Gateway diperkirakan akan sangat tinggi mengingat saat ini pengguna telepon seluler dan FWA telah mencapai angka di atas 200 juta nomor yang digunakan," lanjutnya.



Imbauan ini juga termasuk untuk penggunaan data internet. Hendaknya dilakukan juga secara efisien dan produktif untuk mengakses hal-hal yang penting saja guna menghindari kepadatan trafik data.



"Meskipun Kementerian Kominfo, BRTI dan para penyelenggara telekomunikasi sudah mengantisipasi peningkatan penggunaan layanan internet, khususnya dengan menggunakan media sosial," Gatot menandaskan.( ash / ash )





• detikInet

READ MORE - Kominfo: Lebaran, Hindari Broadcast Message!

Menkominfo Beralih ke Teknologi Netral untuk Wimax

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring semakin menegaskan tak akan lagi mempermasalahkan perbedaan standardisasi Wimax. Tujuannya agar teknologi pita lebar dengan

batasan kode area itu bisa segera dikomersilkan.



"Pekan ini penentuan teknologi Wimax selesai. Ke depan tidak lagi membatasi teknologi," ujarnya di sela buka puasa bersama di rumah dinas menteri, di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (19/8/2011).



Wimax sendiri sudah hampir dua tahun terkatung-katung tanpa kejelasan. Sejak pita broadband wireless access (BWA) selebar 30 MHz di spektrum 2,3 GHz dilelang

untuk 15 zona, seharusnya September 2011 ini Wimax sudah beroperasi secara penuh.



Namun Wimax belum jua beroperasi karenak para pemenang lelang mayoritas masih keberatan dengan standardisasi 16d yang diusung pemerintah. Hal itu diakui Tifatul sebagai kendala yang terjadi selama ini.



"Memang, di Peraturan Dirjen sebelumnya mengarahkan ke teknologi tertentu. Itu kan sebelum saya jadi Menkominfo. Nanti, akan ada perjanjian baru. Asalkan

industri pendukung siap penuhi TKDN (tingkat kandungan konten dalam negeri), saya berikan arahan untuk teknologi netral," kata Tifatul.



Langkah teknologi netral ini turut disambut oleh First Media, salah satu pemenang tender BWA Wimax. Menurut Dicky Moechtar, Sales Director First Media, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah.



"Sebenarnya Wimax kami sudah mulai jalan di 16d. Namun cakupannya masih sebatas di Karawaci, Bintaro, dan sekitarnya. Kami menggunakan 200 menara milik sendiri. Untuk memenuhi coverage Jabodetabek, kami masih membutuhkan 800 menara lagi," kata dia.



Untuk biaya menara, kata Dicky, First Media akan menggunakan skema penyewaan tower. "Untuk biaya per menara, investasi biaya sewanya bisa berkisar Rp 10-15

juta per bulan selama setahun. Bisa dihitung sendiri berapa operasionalnya," tandas dia.

( rou / ash )





• detikInet

READ MORE - Menkominfo Beralih ke Teknologi Netral untuk Wimax

Kemenkominfo minta operator modifikasi sistem tekan penipuan

kepala pusat informasi dan humas kementerian komunikasi dan informatika, Gatot S Dewabrata (FOTO ANTARA )



Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta operator telekomunikasi untuk memodifikasi sistem termasuk melakukan "self filtering" untuk menekan praktek penipuan online atau daring.



"Kita terus berusaha mendorong operator untuk memodifikasi sistem mereka termasuk `self filtering` mereka untuk menyetop dan tidak akan mentransfer kalimat yang berulang-ulang yang ada indikasi penipuan di dalamnya," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Jumat.



Ia mengatakan, penyetopan distribusi layanan pesan singkat yang terindikasi penipuan memang sangat tergantung pada mekanisme masing-masing operator.



Sampai saat ini, praktek penipuan online masih marak terjadi terutama yang dikirimkan melalui SMS (layanan pesan singkat) secara random kepada masyarakat.



"Di sisi lain kami berharap partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada aparat penegak hukum jika mendapati indikasi praktek penipuan online," katanya.



Gatot mengakui, tidak ada peraturan khusus untuk mengatur distribusi SMS termasuk tidak ada peraturan Kemenkominfo untuk mengetahui setiap SMS yang dikirimkan oleh masyarakat.



Oleh karena itu, Gatot berpendapat idealnya masyarakat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.



"Dan operator kalau mendapati konten yang berulang dan terindikasi penipuan sebaiknya distop," katanya.



Jika operator bersikap pasif, pihaknya akan mengumumkan tingkat keaktifan operator perihal kepeduliannya menanggapi masalah tersebut.



"Kalau mereka pasif kami akan umumkan agar publik yang menilai sendiri. Ini menyangkut loyalitas publik kepada mereka," katanya.(T.H016)





• ANTARAnews

READ MORE - Kemenkominfo minta operator modifikasi sistem tekan penipuan

Kemenkominfo Desak RIM Segera Realisasi Tiga Komitmen

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendesak dan mengingatkan RIM ( Research In Motion ) sebagai prinsipal BlackBerry untuk segera merealisasikan tiga komitmen yang masih tersisa di Indonesia.



"RIM dan pihak Indonesia telah mencapai 4 kesepakatan dimana RIM sudah menyatakan sanggup untuk memenuhi 4 komitmennya di Indonesia," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Kamis.



Ia menjelaskan, RIM telah berkomitmen untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh pemerintah dalam penyediaan pusat layanan purna jual dan sekarang telah memiliki lebih dari 40 Customer Care resmi (BlackBerry Authorized Customer Care Center).



Namun demikian, Gatot menyatakan, pihaknya tetap akan memantau kebenaran dan validitas serta efektifitas 40 pusat layanan purna jual tersebut.



"RIM juga berkomitmen akan membahas kemajuan terkait fasilitasi akses Lawful Interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas secara tertutup antara Kementerian Kominfo dan RIM," katanya.



Selain itu, RIM telah berkomitmen untuk melakukan pemblokiran akses konten internet negatif, dan untuk itu tim teknis Kementerian Kominfo, perwakilan 6 penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan BlackBerry dan perwakilan RIM langsung secara intensif membahas persiapan filtering atau pemblokirannya.



"Dalam konteks ini, Kementerian Kominfo tetap pada posisi, bahwa pelaksanaan teknis filtering atau pemblokiran konten internet negatif tersebut harus dilakukan paling lambat 21 Januari 2011," katanya.



RIM juga melaporkan bahwa perusahaan itu akan membangun sebuah Regional Network Aggregator di lokasi yang belum disebutkan.



Gatot menambahkan, Regional Network Aggregator itu akan mengurangi biaya secara signifikan untuk carrier partner (para penyelenggara telekomunikasi) di Indonesia dan meningkatkan kinerja untuk para pengguna BlackBerry. Carrier partner Indonesia hanya perlu untuk menunjang trafik pengiriman data ke regional node.



Kementerian Kominfo menyampaikan apresiasi kepada RIM, karena proses filtering konten pornografi yang dilakukan oleh RIM pada layanan BlackBerry sudah berhasil mulai dilakukan sejak 18 Januari 2011 jam 16.00 EDT (sama dengan jam 04.00 WIB 19 Januari 2011).



Lebih lanjut juga disebutkan, bahwa proses tersebut masih terus berlanjut mengingat sangat banyaknya konten pornografi yang ada.



"Dengan demikian, dari 4 komitmen yang dijanjikan oleh RIM tersebut sudah ada 1 komitmen yang sudah selesai dilaksanakan, meskipun Kementerian Kominfo dan BRTI terus melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap konsistensi RIM dalam terus-menerus melakukan proses filtering konten pornografi," katanya.



Hanya saja, kata Gatot, meskipun tenggat waktu untuk realisasi komitmen tersebut masih tersisa 5 bulan hingga akhir Desember 2011, namun Kementerian Kominfo dan BRTI mengingatkan RIM untuk sesegera mungkin merealisasikan komitmennya, yaitu minimal menyampaikan progress report rencana realisasinya.



"Suatu kesalahan bagi Kementerian Kominfo seandainya menyampaikan peringatan seperti ini baru akan dilakukan pada Desember 2011 karena seakan-akan seperti tidak memberi tenggat waktu yang cukup bagi RIM untuk merealisasikan komitmennya, sehingga akibatnya akan menimbulkan kepanikan sebagian pengguna layanan BlackBerry di Indonesia," demikian Gatot S. Dewa Broto.





• Republika

READ MORE - Kemenkominfo Desak RIM Segera Realisasi Tiga Komitmen

Kemenkominfo Rancang Kebijakan Data Center

Ashwin Sasongko - pii.or.id

INILAH.COM, Jakarta - Kemenkominfo ingin agar semua data center sektor industri berada di dalam negeri. Ini demi mempermudah penegakan hukum.



Dalam menghadapi ASEAN Community 2015, Indonesia perlu lebih menyiapkan sarana dan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung perekonomian dan logistik. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyadari betul hal ini.



“Pergerakan arus barang di indonesia tinggi, tapi tak didukung infrastruktur,” demikian diungkapkan Ashwin Sasongko, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, di tengah pembahasan tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk logistik, di Aula Kantor Kementian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (16/8).



"Peraturan tentang data center industri sedang digodok. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah supaya segala data dan data recovery perusahaan, semuanya berada di dalam negeri, bukan di luar. Akan ada peraturan pemerintahnya, tapi baru rancangan,” katanya.



Munurutnya, data center sektor industri dan perdagangan perlu berada di dalam negeri, karena ini akan mempermudah penegakan hukum. Jadi kalau ada penyelewengan dan pelanggaran yang berhubungan dengan uang atau transaksi, pemerintah akan lebih mudah melacaknya, dan tak perlu ke luar negeri. [mor]

• Inilah

READ MORE - Kemenkominfo Rancang Kebijakan Data Center

Kominfo Enggan Bikin Badan Spektrum Nasional

Ilustrasi (Ist.)



Jakarta - Suara-suara yang menginginkan pembentukan Badan Spektrum Nasional ditanggapi santai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun yang pasti, kementerian yang dipimpin oleh Tifatul Sembiring itu menegaskan tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk membentuk badan tersebut.



Sebelumnya, Asmiati Rasyid dari Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Spektrum Nasional untuk mengatasi carut marutnya penataan frekuensi di Tanah Air.



Hal ini didasarkan pada begitu pentingnya spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya dan dengan perolehan PNBP (Pendapatan Negara Bukan dari Pajak) yang tinggi, sehingga kewenangan pengaturannya tidak cukup di bawah menteri melainkan harus langsung di bawah presiden.



Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, pada dasarnya Kominfo responsif terhadap berbagai kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak mulai dari yang kontennya bersifat soft hingga yang ekstrim sekalipun terkait pengelolaan frekuensi radio dan berbagai regulasi serta kebijakan lainnya.



"Kominfo mengucapkan terima kasih atas komentar Asmiati Rasyid bagi pembenahan pengelolaan spektrum frekuensi radio. Namun Kominfo tidak memiliki keinginan atau agenda sedikitpun untuk membentuk semacam Badan Spektrum Frekuensi Radio, karena kewenangannya sejauh ini cukup ditangani oleh Kominfo," tegasnya.



Bahkan, lanjut Gatot, sebagai manifestasi keseriusan Kominfo, pengelolaan spektrum frekuensi radio kini -- sejak 1 Januari 2011 -- sudah tidak lagi berada di bawah tingkat Direktorat Spektrum Frekuensi Radio, melainkan lebih tinggi lagi yaitu di bawah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.



BRTI juga disebutkan memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta dari fungsi pengawasan dan pengendalian.



"Di samping itu, BRTI juga memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan demikian, BRTI menjadi mitra yang kritis, independen dan strategis di antaranya dalam membantu melakukan pengelolaan spektrum frekuensi radio," tukas Gatot, dalam keterangannya, Selasa (9/8/2011).( ash / fyk )







• detikInet

READ MORE - Kominfo Enggan Bikin Badan Spektrum Nasional

Kominfo: Penataan Frekuensi Banyak Persoalan

Ilustrasi (Ist.)



Jakarta - Meski menolak pembentukan Badan Spektrum Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bukan berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio.



"Saat ini masih cukup banyak persoalan pengelolaan spektrum frekuensi radio adalah benar dan tidak dipungkiri," ujar Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto.



Sebab, menurut pria asal Jogjakarta ini, riak-riak tersebut merupakan bagian dari dinamika pengaturan spektrum frekuensi radio. Terlebih, di tengah persaingan antar penyelenggara dan pengguna spektrum frekuensi radio semakin ketat dan juga adanya berbagai kemungkinan pelanggaran dalam penggunaannya yang juga semakin tinggi.



Kondisi tersebut menuntut Kementerian Kominfo untuk tetap konsisten, berhati-hati, logis, transparan, adil dan bijaksana dalam mengatasi keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio.



"Dengan demikian, tidak benar jika disebutkan Kementerian kominfo tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena dinamikanya memang sangat menantang namun tetap terkendali," tukas Gatot, dalam keterangannya, Selasa (9/8/2011).



Gatot juga mengakui jika pengguna spektrum frekuensi radio bersifat lintas sektoral yang strategis. Pun begitu, sejauh ini koordinasi lintas sektoral diklaim sudah terjalin dengan baik dan tidak terbukti adanya keluhan yang berarti.



Kementerian Kominfo sendiri memiliki komitmen untuk bersikap tegas dalam melakukan pembersihan internal dari kemungkinan penyalahgunaan pengurusan perizinan frekuensi radio.



Sehingga kementerian yang dipimpin Tifatul Sembiring itu mengaku sudah berulang kali melakukan tindakan terhadap sejumlah pihak internal dan eksternal yang terbukti bertindak sebagai perantara pengurusan perizinan frekuensi radio.



"Komitmen ini akan tetap terus ditegakkan," tandas Gatot.



Sebelumnya, Kominfo dengan tegas menolak pembentukan Badan Spektrum Nasional seperti yang diusulkan Asmiati Rasyid dari Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus).



Isu pengelolaan frekuensi kembali muncul ke permukaan setelah ketegasan regulator tengah diuji untuk menata kanal 3G di frekuensi 2,1 GHz dari tunggangan pihak-pihak yang berkepentingan.



Hasil pleno BRTI sebelumnya telah memutuskan bahwa Telkomsel yang awalnya mengisi kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan 6 agar operator Tri (3) bisa berada di kanal 1 dan



2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Adapun posisi sekarang adalah Tri berada di kanal 1, Axis (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 lowong.



Persoalan menjadi rumit setelah Telkomsel menegaskan enggan untuk pindah kanal karena sudah terlanjur berinvestasi. Jika pun dipaksakan pindah, ada konsekuensi penurunan kuaitas layanan dan harus mengeluarkan dana sekitar miliaran rupiah.( ash / fyk )







• detikInet

READ MORE - Kominfo: Penataan Frekuensi Banyak Persoalan

Menkominfo: Google Mau Buka Kantor di Indonesia

Eric Schmidt (irw/detik.com)

Jakarta - Kedatangan Chairman Executive Google Eric Schmidt ke Indonesia ingin membahas ekspansi bisnis raksasa internet itu di Tanah Air. Selain bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Eric pun berdiskusi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan membahas soal rencana membuka kantor di Indonesia.

"Google melihat perkembangan ekonomi yang bagus dan pengguna internet di Indonesia. Kami pun melihat bahwa pengguna Google juga besar di Indonesia," kata Tifatul, saat ditemui wartawan di Istana Presiden RI, Jumat (22/7/2011).

Disebutkannya, saat ini pengguna internet di Indonesia sangat besar. Pengguna Facebook misalnya, mencapai 36 juta orang, ini yang terbesar kedua di dunia. Itu sebabnya, Google pun menyediakan mesin pencariannya dalam versi bahasa Indonesia.

"Mereka berencana akan membuka kantor dan menambah investasi mereka di Indonesia. Sekarang Google sudah menginvestasikan sebesar USD 57,5 miliar. Yah, mereka akan menambah itu," lanjut Tifatul.

Namun dia belum memastikan bahwa pendirian kantor Google di Indonesia tahun ini. Yang jelas, Google dan pemerintah Indonesia telah sepakat membuat MoU yang salah satu isinya adalah membantu Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Yah, mereka akan segera. Tadi juga hadir Menteri Koperasi, kita ada kerja sama, akan ada creative content di bidang software, memasarkan UKM ini ke dunia luar juga kerja sama di bidang computer security," terangnya. ( anw / rns )


• detikInet

READ MORE - Menkominfo: Google Mau Buka Kantor di Indonesia

Kominfo Ajak Warga Gunakan Internet Sehat

Palembang (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengajak warga Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk menggunakan internet secara sehat dengan mengakses situs yang bermanfaat.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Mariam FB, pada Sosialisasi Internet Sehat, di Palembang, Kamis, mengatakan bahwa pengguna internet diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Penggunaan internet secara sehat akan berdampak positif terhadap masyarakat, katanya.

Dia menjelaskan, bukan hanya pengguna internet yang mereka ajak untuk memanfaatkan internet secara sehat.

Namun, pemilik warung internet pun diminta untuk menyaring situs-situs yang diakses pelanggannya, ujar dia.

Menurut dia, penyaringan situs porno menjadi langkah antisipasi penggunaan internet secara negatif.

Mariam menyatakan, pengguna internet sampai saat ini masih didominasi pelajar, sehingga diharapkan mereka harus tetap selektif dalam mengakses jaringan dunia maya.

Ia menjelaskan, sosialisasi internet sehat ini telah diselenggarakan sejak dua tahun lalu.

Sosialisasi perlu terus digalakkan agar semakin luas pencapaian teknologi internet sebagai pendukung kemajuan ilmu, kata dia lagi.

Dia menjelaskan, guna menarik pelajar atau remaja menggunakan internet secara sehat, pihaknya juga mengajak pengguna internet mengikuti lomba kreasi dan prestasi dalam mengisi blog.

Blog milik Kominfo tersebut diharapkan menjadi ajang kreativitas pelajar, sehingga mereka terhindar dari dampak negatif internet, ujar dia.

Asisten Bidang Pemerintahan Kota Palembang, Rosyidi mengatakan, pihaknya melalui dinas terkait sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik warnet untuk menyaring situs-situs yang berpotensi berdampak negatif.

Pemerintah Kota Palembang juga telah melakukan pembinaan kepada pengusaha warnet, agar mereka bijak dalam menjalankan usahanya sehingga mampu mengantisipasi penyebaran situs porno, kata Rosyidi pula.(*)(ANT-037/Z002)


• ANTARAnews

READ MORE - Kominfo Ajak Warga Gunakan Internet Sehat

30% Dana ICT untuk Palapa Ring Koridor Papua

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) saat ini sedang merancang roadmap untuk memanfaatkan dana Information Communication and Technoloy (ICT) fund guna mengembangkan jaringan serat optik pita lebar (broadband) di koridor Papua.

Adapun dana rangsangan yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan koridor tersebut sekitar 30 persen dari total proyek per koridor.

“Itu baru skema dan diambil dari ICT Fund, yang berasal dari operator-operator,” kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Kamis kemarin.

Dia menjelaskan, pengembangan broadband itu merupakan bagian proyek Palapa Ring. Adapun, Palapa Ring yang sudah dibangun dari Kupang-Mataram. Kemudian, Mataram-Ambon dilanjutkan ke Papua. Sementara yang dari Manado akan diteruskan ke Ternate dan lanjut ke Papua.

Menurut Tifatul, pada dasarnya yang membangun Palapa Ring untuk mengembangkan jaringan brodband di wilayah timur Indonesia itu adalah pihak swasta. Namun, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang kurang komersil, maka pemerintah memberi rangsangan berupa tambahan dana.

Disingung mengenai dana rangsangan ke koridor Papua, dia mengaku, masih dihitung. Kendati demikian, diperkirakan tidak jauh berbeda dari dana rangsangan yang diberikan di koridor Kupang-Mataram. Adapun, dana proyek pengembangan *broadband* di karidor tersebut sekitar Rp150 miliar, sehingga 30 persennya adalah sekira Rp50 miliar, yang diberikan sebagai dana rangsangan.

Dana ICT fund dihimpun dari dana Universal Service Obligation (USO), yang nilainya 1,25 persen dari total pendapatan perusahaan di bidang industri telekomunikasi dan informatka. Dana USO yang dihimpun setiap tahunnya sekira Rp1,2 triliun.

Sementara itu, sisa dana ICT Fund akan dibicarakan bersama Kementerian Keuangan. Namun, dia berharap, bisa dialokasikan sebagian untuk pemenuhan kepada lebih dari 4.400 desa berdering, yang tidak tertutup program USO dan swasta.

“Masih banyak yang bisa digunakan untuk mengatasi kesejangan digital antara kota besar dan kecil. Itu untuk perangsang kreatifitas,” tutur dia. (tyo)


• Okezone

READ MORE - 30% Dana ICT untuk Palapa Ring Koridor Papua